» » » Panwascam Matuari Kota Bitung Gelar Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif

Panwascam Matuari Kota Bitung Gelar Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif

Penulis By on Senin, Desember 10, 2018 |


METRO BITUNG-Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Matuari Kota Bitung  melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif, bertempat di Hotel Nalendra Bitung. Senin (10/12/2018) pukul 13:30 Wita.


Rakor dibuka langsung oleh Ketua Panwascam Matuari Viane Rangingisan didampingi Hezky Goni dihadiri oleh, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHH) bawaslu Bitung Sammy Rumamby, Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS), bawaslu Bitung, Zulkifly Densi, Kapolsek Matuari, Lurah Sagrat Weru Dua, para Parpol, dan PPK.


Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHH) bawaslu Bitung, Sammy Joseph Rumamby, memberi ruang bagi para calon legislatif untuk memanfaatkan tahapan kampanye yang sudah dibuka.

 Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHH) bawaslu Bitung, Sammy Joseph Rumamby, saat menjelaskan.

Sepanjang tahapan ini, Rumamby mengajak seluruh caleg untuk memilih dari 9 bentuk metode kampanye yang sah, yaitu Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye.


Ada juga kampanye di media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media jalan jaringan, rapat umum, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar.


"Silahkan berkampanye, ini pesta demokrasi. Dipilih mana metode yang lebih bermanfaat bagi calon," kata Rumamby.

Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS), bawaslu Bitung, Zulkifly Densi, saat menjelaskan. Foto Ivan. 

Sementara itu Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS), bawaslu Bitung, Zulkifly Densi menjelaskan, pengawas pemilu, ketika ada laporan temuan, harus benar-pelanggaran.


"Aturan tersebut, misalnya, penyampaian informasi temuan oleh warga lewat telfon, Pengawas Kelurahan wajib melakukan infestigasi unsur pelanggaranya apa-apa saja, dari infestigasi tersebut dibuat laporan hasil pengawasan (LHP). Namun Pengawas juga wajib membuat LPH walaupun tidak ada temuan, untuk pelapor dan saksi akan dirahasiakan identitasnya" jelas Densi.


Lanjutnya, seluruh pihak memahami aturan kampanye, kata Densi, maka KPU tidak perlu melakukan imbauan berulang kali soal larangan pelaksanaan kampanye di wilayah tersebut.


"Sebenarnya tidak perlu diimbau, makanya supaya tidak terjadi konflik, supaya ini fair, maka kuncinya, pertama semua pihak memahami regulasi yang berlaku,"


Densi mengatakan, jika terjadi pelanggaran, maka penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang punya kewenangan untuk menindak.


Selain itu, Iapun berharap seluruh peserta pemilu juga harus paham betul soal aturan tersebut. Tak hanya memahami, aturan kampanye juga harus dilaksanakan dan ditaati. Dengan begitu, tahapan pemilu tidak akan memunculkan persoalan,"Kalau (aturan) dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan, selesai, enggak ada persoalan. Problem ini kan muncul ketika para pihak tidak paham aturannya," tutup Densi.


Senada, dikatakan Hezky Goni selaku Panwascam Matuari bahwa, Masyarakat diminta proaktif bila menemukan pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta Pemilu. Masyarakat dapat melapor pada panitia pengawas pemilu (panwaslu) terdekat.


"Bagi masyarakat yang melaporkan silakan melaporkan sesuai dengan delik lokus-nya. Artinya, kalau kejadiannya di tingkat kelurahan ya dia sampaikan laporan kepada panwas di level kelurahan," kata Goni ketika ditemui Metromanado.com disela kegiatan.


Goni menyampaikan, setiap orang boleh melaporkan pelanggaran kampanye pemilu yang ditemukannya sepanjang ia memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil yang dimaksud Goni adalah status pelapor sebagai pemilih, warga negara Indonesia.  uraian kejadian yang terdiri atas lokasi kejadian, kronologi kejadian, dan sebagainya.


"Syarat materiilnya apa?. Alat bukti yang sah itu misalkan rekaman, video, jadi bawa alat bukti untuk dilaporkan disertai saksi. Laporan yang diterima oleh panwaslu tingkat kelurahan dan kecamatan nantinya diteruskan ke Bawaslu tingkat  kota/kabupaten untuk ditindaklanjuti. Identitas pelapor dan saksi akan dirahasiakan," ujar Goni.


Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu Partisipatif ditutup dengan foto bersama. Pukul 16:30 Wita.



Baca Juga Bertia Metro Terkait Lainnya